Malang (Antara Jatim) – Bank Indonesia (BI) Malang terus berupaya memberdayakan  usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan memberikan fasilitas pendampingan dalam pencatatan transaksi keuangan UMKM yang ada di wilayah kerjanya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Jawa Timur, Dudi Herawadi, Sabtu mengatakan fasilitas pendampingan yang dilakukan BI kepada pelaku UMKM, mulai dari pembuatan laporan sederhana secara manual hingga digital.

“Sekarang kami masih memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan UMKM secara manual, namun ke depan akan diarahkan pada sistem elektronik (digital) semua,” kata Dudi ketika menjadi pembicara dalam workshop “Empower Festival:  Lets Go Global” di Universitas Widya Gama Malang.

Ia mengemukakan sebagian besar UMKM masih gagap teknologi, penguasaan teknologi informasi (TI) pun juga terbatas, sehingga perlu pendampingan, termasuk dalam layanan mengakses kredit perbankan. “Yang terpenting bagi UMKM memang usaha dulu, baru mempelajari faktor pendukungnya, tak terkecuali TI,” ujarnya.

Untuk mengarahkan UMKM pada sistem layanan keuangan digital (LKD), lanjutnya, memang menjadi pekerjaan rumah (PR) yang  cukup berat. “Namun, secara perlahan UMKM harus diarahkan untuk memasuki dunia LKD ini, meski pada awalnya harus ada pendampingan, seperti halnya pendampingan dalam pembuatan laporan transaksi keuangan UMKM,” katanya.

Sementara itu  Kepala Divisi Komunikasi Online dan Layanan Informasi Publik, Departemen Komunikasi BI, Dwi Mukti Wibowo mengatakan BI terus mendorong pengembangan sistem pembayaran di Indonesia untuk mewujudkan sistem pembayaran yang handal, effisien, cepat, aman dan mudah.

Sistem pembayaran yg handal, effisien, cepat, aman dan mudah ini akan mendorong percepatan aktivitas
perekononian yang lebih merata di seluruh pelosok di Indonesia. LKD yang dikembangkan BI yang berbasis telekomunikasi merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan melakukan aktivitas dalam bertransaksi.

“Kami berharapkan, pengembangan sektor UMKM dapat lebih terdorong melalui sinergitas pengembangan sistem pembayaran yang terus dilakukan oleh BI. Program LKD yang digagas BI ini juga bersinergi dengan Program Lakupandai Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujarnya.

Ia mengemukakan LKD dengan basis telekomunikasi akan mampu menjangkau area yang belum tersentuh layanan perbankan melalui agen LKD di pelosok negeri. Agen LKD ini terkoneksi dengan industri perbankan.

“Aktivitas transaksi dan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat di pelosok negeri diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat tersebut, sehingga pada saatnya nanti masyarakat dapat memenuhi
persyaratan minimum yang harus dipenuhi jika ingin menjadi nasabah bank,” katanya.(*)

Sumber  : Antara Jatim
Pewarta : Endang Sukarelawati
Editor     : Slamet Hadi Purnomo

Leave a Reply

Your email address will not be published.